Kenapa Kita Tidak Bersikap Bijak?

Pasca terjadinya ledakan bom di Hotel JW Marriot da Ritz Carlton pagi tadi (17/7/2009) siangnya Presiden SBY - yang dalam pemilu 8 Juli 2009 lalu oleh Quick Count terpilih kembali menjadi presiden - membuat pernyataan yang menurut hemat saya kurang hati-hati dan bijak. Beliau menaruh dugaan bahwa peledakan bom tersebut berkaitan dengan motif politik atau lebih tepatnya pilpres yang baru saja dilaksanakan. Bahkan lebih jauh SBY menyebut ada motif-motif untuk 'membuat kerusuhan" jika dirinya menang Pilpres.

Bahwa SBY menyebut memiliki informasi akurat tentang apa yang disampaikan, tetapi bagaimanapun hal tersebut menjadi kontra produktif dengan apa yang masih dalam penyelidikan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengungkap secara jelas motif peledakan tersebut. Dalam kapasitas lain sebagai Presiden pernyataan SBY juga dapat menggiring opini publik kepada alur motif yang disampaikannya dan mengabaikan fakta lainnya.

Pernyataan lain yang juga mengkaitkan peledakan bom tadi pagi dengan organisasi JI dan oknum tertentu yang pada peledakan bom sebelum-sebelumnya selalu menjadi pelakunya.

Tentu tulisan saya ini bukan bermaksud menafikan terhadap asumsi atau dugaan yang telah disampaikan di atas, tetapi akan lebih bijak jika kita bersikap menunggu hasil yang lebih pasti dan tidak membawa pada praduga yang belum tentu kebenarannya sehingga justru membuat keruh suasana.

Golkar Masih Enggan Jadi Oposisi

Pascapilpres yang kemungkinan besar menyingkirkan Jusuf Kalla-Wiranto, banyak pihak yang mengusulkan agar Partai Golkar mengambil langkah ekstrem sebagai oposisi. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyiratkan keengganan partai beringin itu berdiri berseberangan dan head to head terhadap pemerintah.

"Posisi politik Golkar belum dinyatakan secara resmi seperti apa. Kalau menurut saya, kecenderungannya ya seperti sekarang, partai pendukung yang kritis," ujar Agung yang juga Ketua DPR, Senin (13/7), kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta.

Situasi yang sempat tegang dan kental dengan nuansa kompetisi, menurutnya, hanya terjadi karena SBY dan JK bersaing sebagai sesama calon presiden. "Kalau ada sedikit perbedaan, tidak lepas dari masalah pilpres," ungkap Agung.

Ia mengatakan, untuk menjalankan fungsi check and balances, tak perlu harus menjadi oposisi. Posisi Golkar seperti saat ini, dikatakannya, tidak menutup kemungkinan untuk melayangkan kritik dan koreksi terhadap pemerintah.

"Belum ada aturan tentang oposisi. Bukan berarti partai pendukung tidak boleh memberikan kritikan. Bukan berarti mendukung lalu membabi buta tanpa memberi koreksi. Ini perwujudan dari check and balances dan untuk negara itu yang terpenting," kata Agung.

Pengamat politik Yudi Latief menilai, sebenarnya pilihan Golkar tak terbatas menjadi pendukung ataupun oposisi. Golkar bisa saja mengambil posisi di luar keduanya. "Bisa saja tidak di dalam pemerintahan, tidak di oposisi, tapi mengonsolidasikan diri," kata Yudi dalam kesempatan terpisah.

Dengan sumber daya yang dimiliki, Golkar diyakini bisa melakukan penguatan internal secara kepartaian. Selama ini, tidak solidnya elite-elite Golkar di pusat dan daerah menyebabkan partai ini sulit menjadi pemenang dalam kontestasi politik nasional.

"Faksionalisme di Golkar itu tidak dibangun atas kepentingan gagasan, tapi kepentingan elite per elite. Kalau itu terus menjadi watak Golkar, jangan berharap ada elite yang menang di kontestasi nasional karena problematiknya internal dan saling jegal antarelite," ujar Yudi.

(Sumber : Kompas Online, 13/7/2009)

Maswardi Rauf: Itu Tawaran Persahabatan SBY

Tawaran Presiden SBY kepada Jusuf Kalla sebagai ketua dewan pertimbangan presiden (watimpres) dinilai sebagai tawaran persahabatan.

"Itu tawaran yang baik dan bertahapan dari SBY, yang menegaskan pilpres tidak merusak hubungan," kata Prof Maswadi Rauf, saat dihubungi Republika melalui sambungan telepon, Senin (13/7).

Menurut Maswadi, tawaran tersebut sudah pasti merupakan masalah pribadi Jusuf Kalla. Jadi, kalaupun JK menerima tawaran yang diajukan oleh SBY, hal itu tidak masalah. "Tawaran itu kan masih lama dan kemungkinan sudah ada pergantian pimpinan di dalam Golkar, jadi kedua hal tersebut tidak ada hubungannya," kata Maswadi.

Maswadi menjelaskan, tawaran SBY tersebut jelas merupakan sifatnya simpatik terhadap pribadi JK. "Kalau beliau bersedia ya silahkan, kalau tidak bersedia ya sudah," katanya. Tawaran tersebut, jelas Maswadi merupakan basa-basi politik SBY. Jadi keputusannya diserahkan kepada JK.

Maswadi menilai, tawaran tersebut merupakan tawaran yang bersifat bersahabat. Dalam hal ini, SBY menunjukkan kalau pilpres yang terjadi tidak merusak hubungan. Adapun kalau sebelumnya pada waktu pilpres keduanya saling sindir dan saling singgung, itu sudah merupakan hal yang biasa.

"Namanya juga persaingan politik, itu bagian dari persaingan tersebut," katanya. Karena itu, diharapkan seusai pilpres, persaingan politik tersebut juga selesai, terbukti dengan adanya tawaran tersebut.

(Sumber : Republika Online, 13/7/2009)

Pemilu Amburadul Cermin Demokrasi Mundur

Penyelenggaraan pemilu 2009 menuai kritik dan dinilai jauh dari kesempurnaan. Sejumlah pengamat politik dan pengamat pemilu yang tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi menyatakan keprihatinan atas penyelenggaraan pemilu 2009 yang tak bisa dikategorikan berkualitas baik. Berbagai bentuk pelanggaran dan indikasi manipulasi, dianggap berpotensi menghancurkan tatanan dan prinsip demokrasi.

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers Maklumat Penyelamatan Demokrasi "Jangan Rampas Demokrasi Kami", Senin (13/7), di Jakarta. "Setiap pemilu, menjadi indikator demokrasi di suatu negara bergerak maju atau bergerak mundur. Apa yang terjadi pada pemilu 2009 ini menunjukkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran," ujar salah satu anggota forum, Direktur Reform Institute, Yudi Latief.

Kinerja KPU saat ini, dinilai tidak lebih baik dari anggota KPU periode sebelumnya. "Tidak jelasnya penetapan DPT merupakan ketidakberesan yang cukup serius dari kinerja KPU," lanjut Yudi.

Kompetensi dan netralitas lembaga penyelenggara pemilu juga dianggap memberikan kontribusi pada kecurangan pemilu dan penghilangan hak pilih. Dalam maklumat tersebut, beberapa poin lain yang menjadi dasar keprihatinan, diantaranya pelanggaran otoritas pemerintah dalam bentuk mobilisasi sumberdaya, lembaga yudisial yang cenderung mengabaikan pengaduan dari lembaga pengawasan dan keterlibatan lembaga asing pada sektor strategis yang berpotensi memanipulasi hasil pemilu.

Selain Yudi, sejumlah pengamat dan tokoh yang tergabung dalam forum ini, diantaranya Ray Rangkuti, Chalid Muhammad, Ismed Hasan Putro, dan Romo Benny Susetyo.

(Sumber : Kompas Online, 13/7/2009)

Kalla Ngantor Lagi di Istana Wapres

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (10/7) siang, mulai ngantor lagi di Istana Wapres, Jakarta. Namun, meskipun berkantor, hingga pukul 15.00 Wib, relatif tidak ada kegiatan yang penting yang dilakukan Kalla. Ia hanya menandatangani sejumlah surat-surat dinas.

Sebelumnya, Kalla menunaikan sholat Jumat di Mesjid Baitulrahman di lingkungan Istana Wapres. Ia ditemani oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, yang juga adik iparnya, serta sejumlah pengurus Partai Golkar seperti Ferry Mursidan Baldan, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae dan Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (10/7) siang, mulai ngantor lagi di Istana Wapres, Jakarta. Namun, meskipun berkantor, hingga pukul 15.00 Wib, relatif tidak ada kegiatan yang penting yang dilakukan Kalla. Ia hanya menandatangani sejumlah surat-surat dinas.

Sebelumnya, Kalla menunaikan sholat Jumat di Mesjid Baitulrahman di lingkungan Istana Wapres. Ia ditemani oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, yang juga adik iparnya, serta sejumlah pengurus Partai Golkar seperti Ferry Mursidan Baldan, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae dan Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid.

Belakangan, datang pula menemani Kalla, yaitu Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Aswar dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi.

Kemarin, sehari setelah pilpres Kalla memilih tinggal di rumah dinasnya sambil menerima laporan sejumlah Deputi Wapres dan menandatangani surat-surat dinas, selain memimpin rapat evaluasi hasil pilpres sebagai capres bersama cawapres Wiranto. Pada malam harinya, ia menyampaikan uneg-unegnya kepada para senior editor. (Sumber : Kompas Online, 10/7/2009)